Dewan RDP dengan PT PUL Usai Terima Aduan Masyarakat, Harga Tanah Dibeli Murah
TAPOJIE.COM — Perusahaan pertambangan PT Prima Utama Lestari (PUL) mendapat ultimatum. Warga mengeluh, tanahnya dihargai murah.
Aduan yang diterima DPRD Luwu Timur (Lutim) ini direspon cepat. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan di ruang aspirasi Kantor DPRD Luwu Timur, Jum’at, (21/6/2024).
Wakil Ketua I DPRD kabupaten Luwu Timur (Lutim) HM Sddiq BM, mengatakan, perusahaan PT PUL yang hendak membeli tanah masyarakat di Desa Ussu dan sekitarnya (area IUP) tak boleh semena-mena. Ketentuan harga harus dihitung berdasarkan mekanisme yang berlaku.
“Saya memberikan penegasan kepada pihak PT PUL terkait keluhan warga yang lahannya diminta PT PUL untuk dibeli. Namun harga yang ditawarkan tidak sesuai, harga lahan warga dibeli dengan bervariasi. Adapun pemilik lahan yang tidak mau menjual lahanya mendapatkan penekana dari pihak tertentu, agar menjual lahannya,”kata Siddiq.
Olehnya itu, Legislator dari partai nasdem ini meminta agar pihak PT PUL terbuka ke publik dan pemerintah. Berapa sebenarnya nominal harga yang ditentukan dari perusahaan anggaran pembelian lahan masyarakat, sehingga tidak ada yang saling mencurigai.
Selain itu, kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam menangani permasalahan di warga dengan pihak perusahaan, jika pemerintah desa tidak mampu menangani permasalahan warga tersebut mendingan pemerintahan di desa tersebut dibubarkan saja, karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan warganya sendiri.
Lebih lanjut Siddiq menuturkan, ada juga laporan dari warga yang masuk terkait pemerintah desa Ussu yang tidak mau menandatangani atau menerbitkan, surat keterangan tanah (SKT). SKT bisa diterbitkan dan ditandatangani jika pemilik lahan tersebut menyetujui pembayaran lahan dari PT PUL baru pihak pemdes Ussu, siap tandatangani dan terbitkan SKT tersebut.
“Saya ingatkan, perusahaan jangan bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pembelian lahan masyarakat. Jangan hanya perusahaan yang diuntungkan tapi masyarakat yang dirugikan. Jalau memang seperti itu, mendingan perusahaan jangan beroperasi di daerah kami, daripada warga yang jadi korban,”tuturnya.
Selain itu, banyak survey dari lembaga survey menyatakan, rata-rata daerah yang memiliki perusahaan pertambangan, kebanyakan masyarakat di sekitarnya meningkat angka kemiskinan, karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan.
“Daripada membuat kerugian buat warga mendingan, jangan ada aktivitas tambang di daerah Ussu dan sekitarnya,”tutupnya.
Sementara itu, Widji pihak dari PT PUL menepis tudingan tersebut, soal pembelian lahan warga tidak ada dari PT PUL yang melakukan penekanan kepada warga, karena pihak perusahaan yang turun ke warga pemilik lahan dan tidak ada melibatkan pihak lain.
“Kami melakukan penawaran harga ke pemilik lahan secara langsung, kami tidak melakukan pemaksaan, hanya saja banyak pemilik lahan yang kami kunjungi memintah penawaran dengan harga yang tinggi, kami melakukan lobi-lobi dengan warga agar bisa menyetujui harga sesuai dengan kondisi lahan,”Ungkap Widji.
Sedangkan pemberian harga lahan kepada masyarakat yang bervariasi, itu mengacu pada kandungan tanaman yang tertanam di lahan perkebunan tersebut. (*)
