Bahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Fraksi PAN Titip 8 Catatan
TAPOJIE.COM — DPRD Luwu menggelar Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Senin (08/07/2024).
Dalam Paripurna tersebut Seluruh Fraksi membacakan Pandangan Fraksinya untuk melengkapi pembahasan Ranperda tersebut.
Fraksi PAN lewat Juru Bicaranya, Hj. Harisah Suharjo menyampaikan sejumlah catatan yaitu :
1. Fraksi PAN mempertanyakan pembangunan Poned tahun 2023 yang ada di Puskesmas Mahalona , hingga saat ini belum difungsikan karena belum ada Alkesnya.
2. Puskemas Wawondula hasil pantauan kami telah mengalami kerusakan beberapa fasilitas seperti :
Ruang Rawat ( dibutuhkan perbaikan WC dan penambahan ranjang pasien dan AC ), Pintu masuk rusak, Ruang Bersalin plafonnya bocor dan saluran pembuangan dan pintu kamar mandi rusak. Kemudian Area Parkiran juga perlu dibenahi. ” Mohon tanggapannya ” Ujar Harisah Suharjo.
3. Peningkatan Jalan Desa Pekaloa Tahun Anggaran 2023 kualitasnyatidak memadai karena sudah ada beberapa titik yang rusak , Fraksi PAN meminta pemerintah daerah dalam hal ini dinas PUPR untuk memastikan kondisi jalan ini karena sangat dikeluhkan oleh masyarakat.
4. Fraksi PAN juga mendapatkan beberapa keluhan Masyarakat bahwa Masyarakat harus mengantri dirujuk ke RS karena kekurangan tempat tidur , dan Ruang Fisioterapi yang tidak berfungsi.
5. Fraksi PAN mendorong agar alokasi pembangunan Rumah Sakit menjadi Prioritas Baik RS llagaligo, Atue dan Towuti karena Kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah.
6. Mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah tentu ini atas dasar keluhan masyarakat terkait kondisi Sungai malili yang masih menjadi perhatian masyarakat malili dan sekitarnya yang masih belum mendapatkan kepastian penyelesaian berkaitan kerugian yang dialami oleh petani tambak di Desa Aewangriu yang gagal panen.
” Fraksi PAN meminta keseriusan semua Pihak untuk memikirkan Solusinya karena ini sangat mempengaruhi pendapatan ekomoni Masyarakat. ” Kata Harisah.
7. Fraksi PAN juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera memfungsikan beberapa pasar yang keliatan tidak mencerminkan sebagai pusat ekonomi , pasar niaga malili , tarengge dan Burau , hal ini jika difungsikan dengan baik akan menjadi ruang pertumbuhan ekonomi baru dan membuka potensi Masyarakat untuk berusaha di sana
8. Fraksi PAN meminta pada pemerintah untuk menyelesaikan bangunan RKB yang mengalami kerusakan dan perlu rehab antara lain :
1. SMP 3 Malili
2. SD Cerekang
3. SDN Apundi Langkea Raya , RKB yang baru dibangun.(*)